Wisnu Wijaya Dorong Kemenag Perkuat Langkah Mitigasi Minimalisir Risiko Kematian Jemaah Haji

20-09-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mendorong Kementerian Agama memperkuat langkah mitigasi guna meminimalisir risiko kematian jemaah haji di tanah suci. Wisnu mengaku prihatin dengan tingginya angka wafat jemaah pada penyelenggaraan haji tahun 2023.

 

“Gagasan untuk memperkuat screening kesehatan kepada calon jemaah, khususnya bagi lansia, sebelum mereka melakukan pelunasan pembayaran patut dipertimbangkan dengan serius. Perlu dicatat bahwa ini bukan menghambat orang untuk ibadah, melainkan ikhtiar kita untuk memelihara jiwa (hifzun nafs) yang merupakan bagian dari Maqashid Syariat,” kata Wisnu dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

 

Anggota DPR RI Dapil Jateng 1 ini mengatakan, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap jumlah jemaah haji wafat pada 2023 yang mencatatkan angka tertinggi dalam 7 musim terakhir. Misalnya, pada tahun 2016 jemaah yang meninggal 342 orang dari total 168.800 orang. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2017, dari 221.000 anggota jemaah haji, tercatat 645 orang meninggal. 

 

Pada tahun 2018, dari 203.350 anggota jemaah haji Indonesia, 359 orang meninggal. Tahun 2019, jumlah jemaah yang meninggal mencapai 447 orang dari 212.730 anggota jemaah, terakhir pada tahun 2022, dari 100.051 anggota jemaah yang diberangkatkan, sebanyak 89 orang yang meninggal.

 

Legislator PKS ini menambahkan, pihaknya mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan urusan santunan bagi seluruh jemaah haji yang wafat. Dia meminta agar urusan santunan tersebut tidak dipersulit mengingat para jemaah ini sudah diasuransikan sebagaimana hal itu sudah dimasukan ke dalam salah satu komponen BPIH 2023.

 

“Ada dua jenis premi asuransi yang masuk dalam komponen BPIH, yakni premi asuransi luar negeri sebesar SAR 28,75 dan asuransi dalam negeri senilai Rp125.000. Namun pertanyaan kami adalah berapa besaran santunan yang diterima per jemaah dari masing-masing asuransi? Apakah semua keluarga jemaah yang wafat sudah semuanya memperoleh santunan?" ungkapnya.

 

Poin ini menurut Wisnu belum dijelaskan oleh Gus Men saat rapat. Untuk itu ia meminta agar Kemenag bisa menjelaskan secara transparan. "Apakah seluruh hak jemaah yang wafat sudah ditunaikan dengan semestinya dan kami berharap segala proses ini bisa dilakukan secepatnya dan tidak dipersulit,” tukasnya. (tn/aha)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Minta Guru Swasta Lebih Diperhatikan dan Perguruan Tinggi Disetarakan
10-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta tiga kementerian untuk berkoordinasi dalam hal perhatian kepada...
Efisiensi Anggaran, KemenPPPA dan KPAI Harus Tata Ulang Tupoksi Guna Penguatan Keluarga
08-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan...
Legislator Ingatkan Koordinasi Program Sekolah Rakyat dengan Kementerian Terkait
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah tengah merancang konsep Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari...
Komisi VIII Raker dengan Mensos, Bahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan...